Permendagri-No.-86-Tahun-2017.pdf

Publish in

Documents

1,936 views

Please download to get full document.

View again

of 185
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1312, 2017 KEMENDAGRI. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah. Perubahan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2017
Transcript
  BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA No.1312, 2017 KEMENDAGRI. Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata CaraEvaluasi Raperda tentang RPJP Daerah dan RPJMDaerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJMDaerah dan RKP Daerah. Perubahan.PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNANDAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATACARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH,RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah www.peraturan.go.id  2017, No.1312 - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4916);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATACARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASIPEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASIRANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATACARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dantugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik www.peraturan.go.id  2017, No.1312 -3- Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah otonom.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannyadilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraPemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.5. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/ ataulembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusUrusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepadaDaerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangkaDekonsentrasi.6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurusUrusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia.7. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja PerangkatPemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat untuk menyelenggarakan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan PemerintahPusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahanumum di Daerah.8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. www.peraturan.go.id  2017, No.1312 - 4 - 9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah UrusanPemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerahsesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untukmemenuhi kebutuhan dasar warga negara.11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkatSPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutupelayanan dasar yang merupakan Urusan PemerintahanWajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secaraminimal.12. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnyadisebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untukmembahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.13. Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerahpada wilayah tertentu.14. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah gubernurdan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakilbupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kotauntuk kota.15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerahdan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.16. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalahbagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yangdipimpin oleh camat.17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutanlain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalahPerangkat Daerah yang melaksanakan tugas danmengoordinasikan penyusunan, pengendalian, danevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.18. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atautidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dariperencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antaralain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI,Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakatprovinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor,pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, www.peraturan.go.id
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks