PermenPAN_No.th.2006 Ttg Jabfung PLK

Publish in

Documents

12 views

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
PermenPAN_No.th.2006 Ttg Jabfung PLK
Transcript
    MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA   PERATURAN   MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/O8 /M.PAN/3/2006   TENTANG   JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pelayanan laboratorium kesehatan dipandang perlu mengatur kembali ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/KEP/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;   b. bahwa penetapan mengenai jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tanun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Len.oaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);     4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);   6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);   7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4332);   8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);   9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);   10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;   11. Peraturan Presiden Ndmor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;   Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 1646/Menkes/XII/2005 tanggal 14 Desember 2005;   2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.23-2/93 tanggal 21 Februari 2006;   MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN    BAB I KETENTUAN UMUM   Pasal 1   Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :   1. Pranata Laboratorium Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan, pada laboratorium kesehatan.   2. Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat terampil adalah Pranata Laboratorium Kesehatan Keterampilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional di bidang laboratorium kesehatan.   3. Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli adalah Pranata Laboratorium Kesehatan Keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis di bidang laboratorium kesehatan. 4. Laboratorium kesehatan adalah unit kega yang mempunyai fungsi dan tugas pelayanan laborotoriujn kesehatan secara | men/e/uruh meliputi salah satu atau lebih   bidang pelayanan yang terdiri dari bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika.   5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pranata Laboratarium Kesehatan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.   6. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Kesehatan.   BAB II   RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK   Pasal 2   Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan termasuk dalam rumpun kesehatan,   Pasal 3   Instansi Pembina jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah Departemen Kesehatan   Pasal4   (1) Pranata Laboratorium Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan laboratorium kesehatan pada sarana pelayanan laboratorium kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi selain Departemen Kesehatan.    (2) Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah  jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.   Pasal 5   Tugas pokok Pranata Laboratorium Kesehatan adalah melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi {histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika.   BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN   Pasal 6   Unsur dan sub unsur kegiatan Pranata Laboratorium Kesehatan yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :   a. Pendidikan, meliputi :   1. pendidikan sekolah dan mendapat ijazah;   2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang laboratorium kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat;   3. pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.   b. Pelayanan laboratorium kesehatan, meliputi :   1. persiapan kegiatan laboratorium kesehatan;   2. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan;   3. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan;   4. pelaksanaan pemecahan masalah laboratorium kesehatan;   5. pelaksanaan penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium kesehatan;   6. pelaksanaan pemantapan kualitas pemeriksaan;   7. pelaksanaan pembinaan teknis kelaboratoriuman. c. Pengembangan profesi, meliputi :   1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang laboratorium kesehatan 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang laixxatorium
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks