PIB 5.0, Apa Yang Baru

Publish in

Documents

8 views

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Perubahan Modul Importir 2009 Modul Importir tahun 2009, dibuat untuk menyesuaikan dengan peraturan baru, yaitu Perdirjen Nomor P-42/BC/2008 dan kebutuhan lain. Perubahan tersebut antara lain: 1. Penamaan Versi 2. Perhitungan Pungutan 3. Penambahan dan Perubahan Jenis dan Format Respon 4. Penambahan EDI Documents untuk Mengantisipasi Masa Transisi Perubahan Sistem 5. Perubahan Panjang Karakter Dokumen Lampiran 6. Penambahan Data-data Referensi 7. Penambahan Fasilitas Lainnya 8. Konversi Data La
Transcript
  Perubahan Modul Importir 2009 Modul Importir tahun 2009, dibuat untuk menyesuaikan denganperaturan baru, yaitu Perdirjen Nomor P-42/BC/2008 dan kebutuhanlain. Perubahan tersebut antara lain:1. Penamaan Versi2. Perhitungan Pungutan3. Penambahan dan Perubahan Jenis dan Format Respon4. Penambahan EDI Documents untuk Mengantisipasi Masa TransisiPerubahan Sistem5. Perubahan Panjang Karakter Dokumen Lampiran6. Penambahan Data-data Referensi7. Penambahan Fasilitas Lainnya8. Konversi Data Lama  Detail Perubahan1. Penamaan Versi Modul aplikasi PIB yang sekarang digunakan oleh importir/PPJK (versiterakhir) adalah modul PIB versi 4.2. Perubahan modul mulai PIB versi4.0, 4.1, 4.1.1 (paling banyak digunakan), hingga versi terakhir 4.2tidak signifikan secara proses, hanya berupa perbaikan bug, perubahanproses secara parsial dan penambahan fasilitas saja. Artinya, importirmasih dapat menggunakan versi awal untuk proses pembuatandokumen, pengiriman data dan penerimaan responnya.Menyesuaikan dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor P-42/BC/2009, modul importir 2009 ini akan mengalami banyak perubahan, baik secara proses maupun format output cetakannya.Dengan demikian modul versi sebelumnya sudah tidak dapat digunakanlagi, dan importir/PPJK harus melakukan upgrade dengan versi baru iniuntuk dapat melakukan kegiatannya.Modul importir tahun 2009 menggunakan nama ”Modul PIB versi5.0” . Hal ini untuk memudahkan pembedaan user  yang masihmenggunakan modul versi lama (versi 4) dan versi baru (versi 5). 2. Perhitungan Pungutan Sesuai pasal 12 Perdirjen Nomor P-42/BC/2008 dinyatakan:(1) Bea masuk yang harus dibayar dihitung dengan cara sebagai berikut:a. Untuk tarif advalorum, bea masuk = nilai pabean X NDPBM Xpembebanan bea masuk; ataub. Untuk tarif spesifik, bea masuk = jumlah satuan barang Xpembebanan bea masuk per-satuan barang.(2) PPN, PPnBM, dan PPh yang seharusnya dibayar dihitung dengancara sebagai berikut:a. PPN = % PPN x (nilai pabean + bea masuk + cukai);b. PPnBM = % PPnBM x (nilai pabean + bea masuk + cukai); danc. PPh = % PPh x (nilai pabean + bea masuk + cukai)(3) Bea Masuk sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalahbea masuk yang dibayar, ditangguhkan dan/atau ditanggungpemerintah.(4) Bea masuk, cukai, dan PDRI dihitung untuk setiap jenis barang imporyang tercantum dalam PIB dan dibulatkan dalam ribuan Rupiahpenuh untuk satu PIB.  a. Perhitungan PDRI (Pungutan Dalam Rangka Impor: PPN, PPh,PPNBM) Formulasi perhitungan PDRI (PPN, PPh, PPNBM) PIB untuk reimpor,impor sementara dan impor untuk dipakai yang berlaku saat ini adalahsebagai berikut :  PDRI = tarif PDRI X ( Nilai pabean + BM ( bayar/ditangguhkan ) )Formulasi perhitungan PDRI PIB fasilitas KITE sekarang ini adalahsebagai berikut:  PDRI = tarif PDRI X (Nilai pabean + BM (bayar/ditangguhkan/ dibebaskan))Formulasi perhitungan PDRI untuk reimpor, impor sementara dan imporuntuk dipakai sesuai P-42 adalah sebagai berikut :  PDRI = tarif PDRI X (Nilai pabean + BM ( ditangguhkan,ditanggung pemerintah ))  Untuk perhitungan PDRI PIB fasilitas KITE, tidak ada perubahan. b. Pembulatan Perhitungan BM, Cukai & PDRI  Pembulatan perhitungan pungutan dalam dokumen PIB adalah untuk BM, cukai dan PDRI. Metode pembulatan adalah ke atas dibulatkandalam ribuan. Walaupun kelebihan nilai hanya desimal,pembulatannya tetap ke atas menjadi ribuan.  Pungutan yang dibulatkan adalah hasil akumulasi dalam satudokumen, sedangkan pungutan per detail barang tidak dilakukanpembulatan. 3. Penambahan dan Perubahan Jenis dan Format Respon Dalam Lampiran V Perdirjen No. P-42/BC/2008, disebutkan bahwaformulir-formulir yang digunakan dalam kegiatan impor untuk dipakaiadalah sbb:1. Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).2. Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL).3. Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB).4. SPPB “pemindai peti kemas”.5. Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).6. Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK).7. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF).8. Instruksi Pemeriksaan (IP).9. Instruksi Pemeriksaan Fisik melalui Pemindai.10. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik (LHP).  11. Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik).12. Laporan Hasil Analisis Tampilan (LHAT).Dan dalam Perdirjen No. 25/BC/2009, diatur format SPTNP ( SuratPenetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean) sebagai pengganti SPKPBM.Dari respon-respon di atas, yang akan dikirimkan ke modul importirsecara PDE adalah sbb:1. Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).2. Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL).3. Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB).4. SPPB “pemindai peti kemas”.  Respon baru5. Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).6. Surat Pemberitahuan JalurKuning (SPJK).  Respon baru7. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF).  Respon baru8. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)Semua Jenis respon di atas mengalami perubahan, walaupun hanya darisegi format cetakannya. Untuk respon SPTNP, yang merupakanperubahan dari respon SPKPBM pada PIB versi lama, mengalamibanyak perubahan baik dari sisi format cetakan dokumen maupundatanya. 4. Penambahan/Perubahan APRF/EDI Documents untuk Mengantisipasi MasaTransisi Perubahan Sistem Karena kendala teknis, implementasi sistem pelayanan impor nantinyaakan dilakukan secara Cut-off  , artinya tidak ada masa transisi yangmemungkinkan dua sistem (lama dan baru) berjalan bersama dalamsatu kantor.Namun akan terjadi kendala di sisi perusahaan, jika perusahaan tersebutberoperasi di dua atau lebih KPPBC, yang mana ada kantor yang sudahmenerapkan sistem baru, namun kantor lain masih menggunakan sistemlama. Untuk kantor dengan sistem baru, maka perusahaan sudah harusmenggunakan modul baru, dan sebaliknya untuk pengiriman PIB kekantor yang masih menggunakan aplikasi lama maka ia harus membuatdan mengirim dokumen dengan modul lama. Dapat dipastikan bahwamayoritas perusahaan hanya mempunyai 1 (satu) EDI number untuk pengiriman dokumen ke semua KPPBC online. Kondisi ini akanmembuat sistem pengiriman data dan penerimaan respon dari 2 modulimportir (lama dan baru) yang hanya dengan 1 (satu) EDI numbermenjadi terganggu. Sederhananya, dapat terjadi saling ”  perebutan” respon, misalnya respon untuk modul versi baru masuk ke modul versilama, dan sebaliknya.
Related Search

Previous Document

empiema paru koreksi

Next Document

Laporan (VIII B)

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks