Tugas Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia Dan Perancis (Aby Maulana)

Publish in

Documents

281 views

Please download to get full document.

View again

of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Tugas Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia Dan Perancis (Aby Maulana)
Transcript
    0 PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN INDONESIA DAN PERANCIS Diajukan sebagai Tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Perbandingan Sistem Hukum Dosen Pengampu: Prof. Dr. Philipus M. Hadjon Disusun oleh: ABY MAULANA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI TAHUN 2016    1 BAB I SISTEM PERADILAN INDONESIA A. Pendahuluan Pelaksanaan penyelesaian masalah hukum yang diatur dalam hukum material, secara formal dilakukan oleh Hakim dengan berpedoman pada proses dan prosedur Hukum Acara di pengadilan. Dalam hal ini, hukum menjamin kekuasaan Kehakiman yang memiliki kekuasaan yang bebas dan merdeka, artinya tidak ada lembaga negara lainnya yang dapat ikut campur tangan dan atau mempengaruhinya. Kekuasaan kehakiman tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Ke kuasaan Kahakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indon esia”. Dari ketentuan ini dalam penjelasan resminya dikemukakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari kekuasaan direktiva dan rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-undang. Kemerdekaan dalam pelaksanaan wewenang  judiciil boleh dikatakan sebagai kemerdekaan yang terukur, bukan kemerdekaan tanpa batas sama sekali (mutlak), karena Hakim dalam melaksanakan tugasnya tetap harus berpedoman pada legal standar baik peraturan perundang-undangan ( legal rules), asas-asas hukum ( legal principles) dan kebijaksanaan hukum yang besumber pada Pancasila yang denganya dapat ditemukan nilai-nilai keadilan, efektifitas dan kebermanfaatnya. Dilihat dari ketentuan Pasal 1 dan penjelasan resminya ini dan merupakan asas umum Hukum Acara Indonesia, maka secara terarah dan ajeg    2 kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya tidak berarti dapat sewenang-wenang dan absolut menyelenggarakan tugasnya melainkan wajib memperhatikan secara benar “Perasaan adil bangsa dan rakyat Indonesia”.   Dalam menyelesaikan setiap masalah yang berupa mengadili suatu perkara, maka Hakim yang memiliki kebebasan dan dijamin oleh Undang-undang itu tidak boleh subyektif. Artinya kebebasan Hakim dalam mengadili suatu perkara wajib mencerminkan perasaan keadilan masyarakat dan bukan perasaan keadilan Hakim itu sendiri. Dengan berpegang kepada obyektivitas diri dari samping memperhatikan secara wajar adanya pemilikan persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara, maka hakim dan penegak hukum lainnya akan dapat memberikan perasaan adil dan kebenaran dalam menyelesaikan setiap perkara. Dengan berpegangan kepada obyektivitasnya itu pula setiap perkara yang diajukan wajib diperiksa dan diadilinya dengan baik. Tidak seorang hakim pun yang dapat menolak perkara dengan alasan tidak tahu atau kurang  jelas. Kalau suatu perkara kurang jelas, maka kewajiban Hakim memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui putusannya. Sistem peradilan di Indonesia memiliki catatan berdasarkan lintas sejarah yang khas, yang dimana tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sistem hukum di Indonesia yang merupakan warisan dari sistem hukum Belanda yang menganut sistem eropa kontinetal. Pada prinsipnya, Sistem Hukum Eropa Kontinental memfokuskan hukum positif yaitu pada peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi dan berlaku saat ini dengan orientasi kepastian hukum. sehingga peradilan yang dibentuk harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak mengenal ada juri serta juriseprudensi (putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) bukan merupakan sumber hukum yang utama.    3 Pengertian dari sistem peradilan tidak hanya dilihat dari struktur dan bentuk peradilan yang ada tetapi juga dapat dilihat dari beberapa unsur yang turut serta dalam melakukan perbuatan dalam sistem peradilan tersebut seperti: Hakim, Polisi, Jaksa, dan Advokat. Hubungan antara para penegak hukum dan bentuk sistem peradilan tersebut inilah yang akan mempengaruhi bentuk hubungan dari Sistem Peradilan (Integrated justice system).  Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyak peradilan-peradilan khusus yang dibentuk dari peradilan umum yang memiliki ciri dan bentuk sendiri-sendiri, hal ini sangat membingungkan para pencari keadilan karena tidak semua peradilan memiliki hukum acara yang sama dan ketentuan yang sama dalam praktek beracara. Hal inilah yang perlu dijelaskan dalam tulisan ini dalam pembagian dan hubungan antar peradilan-peradilan dan struktur peradilan yang dibagi dalam 3 bagian yaitu sistem peradilan berdasarkan pembentukannya dalam UUD NRI Tahun 1945, sistem peradilan dalam suatu organisasi dan sistem peradilan dilihat dari berjalannya/proses peradilan. Sistem Peradilan di Indonesia didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamandemen, Pasal 24 ayat (1): kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan . Kemudian, pada Pasal 24 ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 45 tersebut yang dapat melakukan fungsi peradilan di Indonesia hanya 2 yaitu : Mahkamah  Agung (Pasal 24 A) dan Mahkamah Konstitusi.(Pasal 24 C). Mahkamah  Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks