353888308-Surat-Keterangan-Ahli-docx.docx

Publish in

Documents

6 views

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
SURAT KETERANGAN AHLI BAGIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI RSUD RADEN MATTAHER JAMBI JUNI 2017 Angeline Fenisenda*, M. Ainurrafiq** *Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi **Dos
Transcript
  1 SURAT KETERANGAN AHLI BAGIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI RSUD RADEN MATTAHER JAMBI JUNI 2017 Angeline Fenisenda*, M. Ainurrafiq** *Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi **Dosen Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Email: Angeline.Fenisenda@gmail.com  ABSTRAK Latar Belakang: Ilmu Kedokteran Forensik mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan. Keberadaan dokter forensk atau dokter yang melakukan pemeriksaan atas diri korban tindak pidana, atau tersangka pelaku tindak pidana, merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat diabaikan karena suatu proses penyidikan haruslah dilakukan dan didukung oleh ilmu pengetahuan (Scientific Investigation).   Agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, dokter sebagai ahli dibutuhkan berkaitan dengan fungsi bantuan hukum, dimana segala upaya  bermuara pada mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai manusia. Dalam hal ini bantuan yang diberikan dokter dalam bentuk keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah (pasal 185 KUHAP butir 1). Keterangan ahli dapat diberikan secara tertulis (Visum et Repertum) maupun secara lisan di depan siding pengadilan. Pembahasan: Pengertian Keterangan Ahli sesuai dengan pasal 1 butir 28 KUHAP: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara  pidana guna kepentingan pemeriksaan”.  Menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) yang  berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli adalah penyidik. Penyidik  pembantu juga mempunyai wewenang tersebut sesuai dengan pasal 11 KUHAP. Menurut KUHAP pasal 133 ayat (1), yang berwenang melakukan pemeriksaan forensik yang menyangkut tubuh manusia dan membuat Keterangan Ahli adalah dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik), dokter dan ahli lainnya  2 Kesimpulan:  Peranan dokter forensik dalam pembuktian perkara pidana yaitu membantu aparat penegak hukum baik dari tahap penyidikan sampai pada tahap  persidangan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia sehingga membuat terang peristiwa pidana tersebut. Kata Kunci: Surat Keterangan Ahli, Forensik, Saksi Ahli, Dokter PENDAHULUAN Ilmu Kedokteran Forensik mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan  penegakan hukum serta keadilan. 1  Keberadaan dokter forensik atau dokter yang melakukan pemeriksaan atas diri korban tindak pidana, atau tersangka pelaku tindak pidana, merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat diabaikan karena suatu  proses penyidikan haruslah dilakukan dan didukung oleh ilmu pengetahuan (Scientific Investigation).  2   Kewajiban dokter untuk membuat Keterangan Ahli telah diatur dalam pasal 133 KUHAP. Keterangan Ahli ini akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan (pasal 184 KUHAP). 1  Keterangan ahli ini dapat diberikan secara lisan di depan sidang  pengadilan (pasal 186 KUHAP), dapat pula diberikan pada masa  penyidikan dalam bentuk laporan  penyidikan (Penjelasan pasal 186 KUHAP), atau dapat diberikan dalam  bentuk keterangan tertulis di dalam suatu surat (pasal 187 KUHAP).  1 Dokter disamping tenaga medis, juga dituntut untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum yang kita kenal dengan ahli forensik. Di dalam pemeriksaan  persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan  persidangan namun tanpa adanya alat  bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan  bertanggung jawab atas peristiwa itu,  jadi adanya alat bukti mutlak diperlukan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil. 1  Dalam pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981  3 dinyatakan : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan  bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya” dalam pasal 184 KUHAP (1) menyatakan: 1,3  Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi  b. keterangan ahli c. surat d. petunjuk e. keterangan terdakwa. Salah satu alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi yang merupakan alat bukti dalam perkara  pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. 4  Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang, karena merupakan suatu pengetahuan yang  pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu. Alasan inilah yang mendasari  penulis untuk meneliti tentang  peranan dokter forensik dalam  pembuktian perkara pidana di  peradilan. PEMBAHASAN a. Visum et Repertum Visum et repertum (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang  berwenang mengenai hasil  pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup ataupun mati, ataupun  bagian/diduga bagian tubuh manusia,  berdasarkan keilmuannya dan di  bawah sumpah, untuk kepentingan  peradilan. Visum et repertum  berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian  perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam VeR terdapat uraian hasil pemeriksaan  4 medis yang tertuang dalam bagian  pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang  bukti. VeR juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil  pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.  1  Bila VeR belum dapat menjernihkan persoalan di sidang  pengadilan, hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya  bahan baru, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberi kemungkinan dilakukannya  pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Visum et repertum dibuat  berdasarkan undang-undang yaitu  pasal 120, 179, dan 133 ayat 1 KUHAP, maka dokter tidak dapat dituntut karena membuka rahasia  pekerjaan sebagaimana diatur dalam  pasal 322 KUHP, meskipun dokter membuatnya tanpa seizin pasien. Pasal 50 KUHP mengatakan bahwa  barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana, sepanjang visum et repertum tersebut hanya diberikan kepada instansi  penyidik yang memintanya, untuk selanjutnya dipergunakan dalam  proses pengadilan. b. Pihak yang Berwenang Meminta Keterangan Ahli Menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) yang berwenang mengajukan  permintaan keterangan ahli adalah  penyidik. Penyidik pembantu juga mempunyai wewenang tersebut sesuai dengan pasal 11 KUHAP.  1  Adapun yang termasuk dalam kategori penyidik menurut KUHAP  pasal 6 ayat (1) jo PP 27 tahun 1983  pasal 2 ayat (1) adalah Pejabat Polisi  Negara RI yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dengan  pangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua. Sedangkan  penyidik pembantu berpangkat serendah-rendahnya Sersan Dua. Dalam PP yang sama disebutkan  bahwa bila penyidik tersebut adalah  pegawai negeri sipil, maka kepangkatannya adalah serendah-rendahnya golongan II/b untuk  penyidik dan II/a untuk penyidik
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks