9 substansi PKN.docx

Publish in

Documents

194 views

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Nama : Annisa Nadiah Aprilia NPM : 150510160109 Mata Kuliah : Pancasila dan Kewarganegaraan 9 Substansi Kajian PKN  9 Substansi Kajian PKN 1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan Nilai-nilai pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati di
Transcript
  Nama : Annisa Nadiah Aprilia NPM : 150510160109 Mata Kuliah : Pancasila dan Kewarganegaraan 9 Substansi Kajian PKN    9 Substansi Kajian PKN 1.   Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan Nilai-nilai pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk prilaku dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa baik sebagai individu, sebagai calon guru/pendidik, anggota masyarakat dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat Pendidikan Kewarganegaran adalah merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama,sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD1945. 2.   Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut dengan kepribadian suatu bangsa. Pengertian kepribadian sebagai suatu identitas sebenarnya pertama kali muncul dari para pakar psikologi. Manusia sebagai individu yang sulit diapahami manakala ia terlepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku serta karakter khas yang membedakan manusia tersbut dengan manusia lainnya.  Berdasarkan uraian di atas maka pengertian kepribadian sebagai identitas nasional suatu bangsa adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu-individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. 3.   Urgensi Integrasi Nasional Integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Integrasi politis  berati berbagai kelompok budaya dan spsial dalam kesatuan wilayah nasional membentuk suatu identitas nasional. sedangkan  Integrasi secara antropologis  berati proses penyesuaian diantara unsur unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan munculnya rasa keberamaan ini dilatarbelakangi oleh adanya kesamaan nasib, kebutuhan, kondisi dan cita cita dari beberapa manusia. perasaan yang sama menjadikan mereka tidual mudah untuk diadu domba dan terpecah belah, tetapi memunculkan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat untuk berbuat demi kepentingan bersama oleh karna itu membangun integrasi nasionak itu sangat penting pada kehidupan bernegara dan juga mewujudkan cita cita, dan tujuan negara bahkan memelihara rasa kebersamaan 4.   Nilai norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia Konstitusi di Indonesia dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dilihat dari sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap konstitusi yang dibuat oleh Negara maka ada tiga nilai yang dapat dikemukakan disini, yaitu: 1. Nilai Normatif Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakn secara murni dan konsekuen. 2. Nilai Nominal  Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna, sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku. 3. Nilai Semantik Suatu konstitusi mempunyai nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari temapat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi, konstitusi hanyalah sekedar istilah saja sedangkan pelaksanaannya hanya dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa. 5.   Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara tehadap negara. Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan kekeyaan untuk kepentingan rakyat. 6.   Hakikat, Instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia Demokrasi merupakan kata yang tak pernah terpisahkan dari kehidupan bernegara. Sebagian besar dari kita pasti belum memahami apa makna dari demokrasi sebenarnya. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologies). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu te mpat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.   Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah infrastruktur politik. Infrastruktur politik terdiri dari: 1. Partai politik, merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota  –  anggotanya mempunyai orientasi, nilai- nilai dan cita- cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan  –  kebijakanya. 2. Kelompok gerakan yang lebih dikenal dengan sebutan organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang  –  orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. 3. Kelompok penekan atau kelompok kepentingan merupakan sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada criteria profesionalitas dan keilmuan tertentu seperti PGRI, PWI dan sebagainya. Menciptakan dan menegakkan demokrasi dalam tata kehidupan kenegaraan dan pemerintahan. 7.   Dinamika historis, social  –  politik, kultural serta konteks kontemporer penegakan hukum Kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum , kesadaran hukum , kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan . Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi
Related Search
Related Documents
9 substansi PKN.docx
Sep 20, 2017

9 substansi PKN.docx

9 substansi PKN.docx
Sep 20, 2017

9 substansi PKN.docx

9.28.16.docx
Sep 20, 2017

9.28.16.docx

pbl 3.9-3.11.docx
Sep 21, 2017

pbl 3.9-3.11.docx

soal pkn.docx
Sep 22, 2017

soal pkn.docx

soal pkn.docx
Sep 22, 2017

soal pkn.docx

kepekan PKN.docx
Sep 22, 2017

kepekan PKN.docx

tugas pkn.docx
Sep 22, 2017

tugas pkn.docx

TUGAS PKN.docx
Sep 22, 2017

TUGAS PKN.docx

TUGAS PKN.docx
Sep 22, 2017

TUGAS PKN.docx

pkn.docx
Sep 22, 2017

pkn.docx

View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks