Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Budaya Daerah

Publish in

Documents

28 views

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Implikasi
Transcript
  Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Budaya DaerahBerdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 peru!ahan dari Undang-Undang Nomor  2 Tahun 200#$ Tentang %emerintahan Daerah& Dalam menyelenggarakan otonomi terse!ut'daerah mempunyai ke(a)i!an salah satunya melestarikan nilai sosial !udaya' yang mana sosial !udaya ini semua hal yang di*iptakan oleh manusia dengan pemikiran dan !udi nuraninya untuk kehidupan !ermasyarakat&Otonomi daerah !idang sosial !udaya diarahkan pada pengelolaan' pen*iptaan' dan pemeliharaanintegrasi dan harmoni sosial& +aka oleh karena itu ,isi otonomi daerah di!idang sosial dan !udaya adalah memelihara dan mengem!angkan nilai' tradisi' !ahasa' karya seni' karya *ipta'dan karya sastra lokal yang dipandang kondusi dalam mendorong masyarakat untuk merespon positi dinamika kehidupan disekitarnya dan kehidupan glo!al& Oleh karena itu aspek sosial !udaya harus diletakkan se*ara tepat dan terarah agar kehidupan sosial tetap ter)aga se*ara utuhdan eksistensi !udaya lokal tetap ter)aga dan ke!erlan)utan&%em!angunan dan pengem!angan sosial !udaya diharapkan akan menyum!ang peran dalammeredakan ketegangan antar kelompok masyarakat untuk memperkokoh Negara .esatuan/epu!lik Indonesia N./I$& elain itu diharapkan dapat mengem!angkan nilai !udaya !aruyang positi' produkti dan semakin memperkuat )ati diri !angsa serta meningkatkan pelestarian' pemanaatan' dan pengem!angan kekayaan !udaya&Dalam era otonomi daerah' pengelolaan kekayaan !udaya merupakan ke(enangan pemerintahdaerah& .urangnya pemahaman' apresiasi' dan komitmen pemerintah daerah di dalam pengelolaan kekayaan !udaya !erdampak pada makin menurunnya kualitas pengelolaankekayaan !udaya& %engelolaan kekayaan !udaya !elum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang !aik good go,ernan*e$ sehingga kualitas layanannya kurang optimal& Budaya Daerah +erupakan %em!entuk ati Diri BangsaBudaya daerah merupakan kekayaan !angsa yang harus diperhatikan se*ara serius dan seksama'terutama dalam memasuki era otonomi daerah& al ini dikarenakan !udaya daerah dapatmem!eri andil yang sangat !esar dalam pem!entukan )ati diri !angsa dan proses regenerasi !angsa& %ada masa sekarang ini seni !udaya daerah sudah mulai terkikis dan tergerus oleh !udaya luar serta tidak sedikit pula !udaya kita yang diklaim oleh !angsa lain&+emasuki era otonomi daerah maka !udaya daerah hendaknya men)adi sum!er !agi pem!entukan )ati diri !angsa dan proses regenerasi !angsa& +aka diharapkan untuk dapatkem!ali kepada akar !udaya kita sendiri& 3pa!ila tidak maka diprediksi sangat mungkin kitatidak akan memiliki )ati diri yang !enar4!enar tum!uh&%roses pem!entukan )ati diri !angsa dalam konteks !udaya daerah dan !udaya asing ituse!enarnya harus le!ih !anyak porsinya pada !udaya daerah sendiri dan !ukan pada !udaya  asing& edangkan peran !udaya asing di sini !erungsi se*ara tidak langsung untuk memperkaya !udaya daerah itu sendiri& Budaya daerah diharapkan men)adi undamen utama dalam pem!entukan )ati diri !angsa& .arena )ati diri merupakan karakteristik )i(a !angsa yang !ersum!er dari akar !udaya daerah masing-masing& +aka dengan sendirinya akan mem!eri )atidiri pada setiap generasi anak Bangsa Indonesia& .ondisi +asyarakat ekarang yang arang +engenal Budayanya endiriTuhan !egitu !aik kepada Bangsa Indonesia' ini ditandai dengan men*iptakan Nusantara !agaikan mutiara yang menyimpan kekayaan dan keindahan yang mempesona' mulai darikekayaan alam maupun (arisan !udaya& +elihat dari pontensi Bangsa Indonesia yang adaseharusnya kese)ahteraan masyarakat sudah ter)amin& alah satu *ontoh kekayaan terse!ut yaitu !ahasa daerah' lagu daerah' seni tari' seni musik' seni ukir' seni lukis' rumah adat' pakaian adatdan masih !anyak lagi& Itu hanya sedikit *ontoh sa)a yang menggam!arkan !etapa kayanya seni !udaya daerah kita& Tetapi kesenian-kesenian tradisional terse!ut !elum dikem!angkan se*ara !erkelan)utan sehingga !elum men)adi identitas ke!anggaan masyarakat di daerah&.ondisi !udaya daerah )ustru dinilai memprihatinkan selain sudah mulai tidak dilirik olehmasyarakatnya sendiri' dukungan !erupa sarana untuk pengem!angannya )uga kurang memadai&Belum lagi !anyak seni !udaya kita sendiri yang diklaim oleh !angsa lain& elain itu' dari sisiseniman dan !udaya(an sendiri pengem!angan hasil karya seni men)adi terpasung karena tidak adanya apresiasi dan media ekspresi hasil karya seni !udaya& Dampaknya kesenian tradisionalsulit diandalkan untuk mem!erikan keuntungan se*ara ekonomi !agi para senimannya&am!atan lain )uga adalah minimnya dukungan pemerintah' terutama dalam !entuk penyediaansarana dan prasarana yang memadai dan ke!i)akan untuk pementasan dan pergelaran seni !udayasangat minim sekali&.eadaan seperti itu dampaknya masyarakat le!ih men*intai ke!udayaan luar dari padake!udayaan dari daerah sendiri& Ditam!ah dengan arus glo!alisasi yang memudahkan masuknya !udaya luar' sehingga masyarakat khususnya ka(ula muda sudah terkikis !udaya daerahnyasendiri& angankan untuk men*intai seni !udaya daerahnya sendiri !ahkan mengetahui danmengenal pun masih diragukan&%ada masa lalu dimana ke!udayaan Indonesia khususnya !udaya daerah sangat di!anggakan dandi*intai oleh masyarakat dan penggerak seni' karena !anyak terlaksanannya pementasan seni !udaya dan apresiasinya& ehingga sangat mem!anggakan' tetapi sangat )auh !er!eda sekalidengan ke!eradaannya sekarang yang semakin terpo)ok dan tertinggal& Dinamika %elaksanaan Otonomi Daerah dalam /angka %em!inaan' %elestarian dan%engem!angan Budaya Daerah&Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 200#' tentang pemerintah daerah menyatakan !ah(a ke(enangan pemerintah daerah men*akup keseluruhan ke(enangannya' ke*uali urusan   pemerintahan yang men)adi urusan pemerintah pusat& 5ang dimaksud urusan pemerintah tidak men)adi ke(enangan pemerintah daerah meliputi ke(enangan politik luar negeri' pertahanan'keamanan' yustisi' moneter dan iskal nasional dan agama&edangkan yang men)adi ke(a)i!an pemerintahan daerah ka!upten6kota merupakan urusan yang !erskala ka!upaten6kota' sesuai dengan Ba! III pasal 1# ayat 1 yang (a)i! dilaksanakan oleh pemerintah daerah ka!upaten6kota' adalah meliputi 7 a$ peren*anaan dan pengendalian pem!angunan !$ peren*anaan' pemanaatan' dan penga(asan tata ruang *$ penyelenggaraanketerti!an umum dan ketentraman masyarakat d$ penyediaaan sarana dan prasarana umum e$ penanganan !idang kesehatan $ penyelenggaraan pendidikan g$ penanggulangan masalahsosial h$ pelayanan !idang ketenagaker)aan i$ asilitasi pengem!angan koperasi' usaha ke*il'dan menengah )$ pengendalian lingkungan hidup k$ pelayanan pertanahan l$ pelayanankependudukan dan *atatan sipil m$ pelayanan administrasi umum pemerintahan n$ pelayananadministrasi penanaman modal o$ penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan p$ urusan(a)i! lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan&edangkan pada Ba! I9 Tentang %enyelenggaraan %emerintahan' tepatnya pada %asal 22men)elaskan dalam menyelenggarakan otonomi' pemerintah daerah mempunyai ke(a)i!an 7 a$melindungi masyarakat' men)aga persatuan' kesatuan dan kerukunan nasional' serta keutuhan Negara .esatuan /epu!lik Indonesia !$ meningkatkan kualitas kehidupan' masyarakat *$mengem!angkan kehidupan demokrasi d$ me(u)udkan keadilan dan pemerataan e$meningkatkan pelayanan dasar pendidikan $ menyediakan asilitas pelayanan kesehatan g$menyediakan asilitas sosial dan asilitas umum yang layak h$ mengem!angkan sistem )aminansosial i$ menyusun peren*anaan dan tata ruang daerah )$ mengem!angkan sum!er daya produkti di daerah k$ melestarikan lingkungan hidup l$ mengelola administrasikependudukan m$ melestarikan nilai sosial !udaya n$ mem!entuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ke(enangannya dan o$ ke(a)i!an lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan&Berdasarkan uraian di atas yang men)adi ke(enangan dan ke(a)i!an pemerintahan daerah pro,insi pemerintahan daerah ka!upaten6kota yang mengatur tentang pem!inaan' pelestarariandan pengem!angan !udaya daerah tidak tampak se*ara eksplisit& Dengan masalah ini' tentunyaakan menyulitkan kepala pemerintahan daerah dalam rangka pem!inaan' pelestarian dan pengem!angan !udaya daerah& %em!inaan' pelestarian dan pengem!angan !udaya akan le!ihsulit lagi ketika dihadapkan pada masalah yang menyangkut dengan pengadaaan dana& Olehkarena itu' implementasi pem!inaan' pelestarian dan pengem!angan !udaya daerah !erdasarkanUndang-Undang Nomor 2 tahun 200# dan Undang:-Undang Nomor Tahun 200# tentang perim!angan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terham!at dan sulitterlaksana& am!atan dan kesulitan dalam mengimplementasikan Undang-Undang terse!utdise!a!kan oleh su!stansi materi undang-undang tentang otonomi daerah terse!ut' tidak tampak se*ara eksplisit dan kongkrit pada !idang pem!inaan' pelestarian dan pengem!angan !udayalokal& ehingga akan mengan*am eksistensi !udaya daerah&  Dalam rangka pem!inaan' pelestarian dan pengem!angan !udaya daerah !erdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 200#' tidak di)elaskan se*ara eksplisit& Tetapi hal itu tertuang pada !agian ketiga tentang ;ak dan .e(a)i!an Daerah; pasal 22 poin m$ yang !er!unyi;melestarikan nilai sosial !udaya;& Berdasarkan rumusan terse!ut' kepala daerah akanmengalami kesulitan dan ham!atan untuk mengimplementasikannya& %emerintah daerah pro,insidan pemerintah daerah ka!upaten6kota memiliki ke(a)i!an untuk melindungi masyarakat'men)aga kesatuan' kerukunan' dan pelestarian nilai sosial !udaya& esensinya' diperlukan adanyakesadaran !ah(a !udaya daerah se!agai pilar utama kekayaan dan (arisan !angsa yang harusdilestarikan dan se!agai pedoman utama dalam mem!entuk )ati diri !angsa& Untuk kepentinganimplementasi dan interpretasi mengenai otonomi daerah' utamanya pem!angunan !udaya !angsayang !erakar pada !udaya daerah diperlukan suatu aturan tersendiri yang dapat di)adikan pedoman dan payung hukum yang )elas dalam melaksanakan ke!i)akan kepala daerah setempat&%eran %emerintah dan +asyarakat dalam +elestarikan Budaya Daerah%ada masa sekarang ini' tokoh-tokoh ke!udayaan Indonesia sedang mempersoalkan eksistensike!udayaan daerah dan ke!udayaan nasional' terkait dihapuskannya tiga kalimat pen)elasan padaUndang-Undang 1<#= %asal 2 dan mun*ulnya ayat yang !aru& +ereka mengkha(atirkanadanya kemungkinan perpe*ahan oleh ke!udayaan daerah' )ika !atasan mengenai ke!udayaannasional tidak di)elaskan se*ara eksplisit&e!elum diamandemen' Undang-Undang Dasar 1<#= menggunakan dua istilah untuk mengidentiikasi ke!udayaan daerah dan ke!udayaan nasional& .e!udayaan Daerah atau !udayadaerah adalah suatu ke!iasaan dalam suatu (ilayah atau daerah tertentu yang di(ariskan se*araturun temurun dari generasi terdahulu kepada generasi !erikutnya pada ruang lingkup daerahterse!ut& Budaya daerah ini mun*ul ditandai pada saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama& ehingga itu men)adi suatu ke!iasaan yangmem!edakan mereka dengan penduduk-penduduk yang lain& Budaya daerah ini mulai !erkem!ang pada >aman kera)aan4kera)aan di Indonesia terdahulu& al itu dapat dilihat dari *arahidup dan interaksi sosial yang dilakukan masing-masing masyarakat kera)aan di Indonesia yang !er!eda satu sama lain& Dari !er!agai ma*am !udaya daerah terse!ut maka mun*ulah suatuistilah yang dise!ut Budaya Nasional&?ahirnya Undang-Undang otonomi daerah ini diharapkan mendapatkan pen*erahan dalam upayamelestarikan !udaya daerah& esuai dengan amanat otonomi daerah terse!ut pemerintah daerah !erke(a)i!an untuk melestarikan sosial !udaya& Berdasarkan ketentuan terse!ut' setiap daerahmempunyai ke(a)i!an untuk melestarikan nilai sosial !udaya& .etentuan ini diperkuat melalui%eraturan %emerintah Nomor 8 Tahun 200@' tentang %em!agian Urusan %emerintahan 3ntara%emerintah' %emerintahan Daerah %ro,insi dan %emerintahan Daerah .a!upaten6.ota& %eraturan%emerintah Nomor 8 Tahun 200@ ini' mempertegas !ah(a ke!udayaan merupakan urusan pemerintahan' !aik urusan pemerintah pusat maupun urusan (a)i! pemerintahan daerah pro,insidan pemerintahan daerah ka!upaten6kota' !erkaitan dengan pelayanan dasar& 3dapun pedoman
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks