Isi

Publish in

Documents

5 views

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
KETATANEGARAAN
Transcript
  SEJARAH KETATANEGARAAN Masa UUDS 1950, Masa Kembali Ke UUD Proklamasi dan Masa Amandemen UUD 1945 Mata Kuliah Hukum Tata Negara Dra. Hj. Rispawati Disusun Oleh: AINUN DINIA (E1B115004) AYULESTARI (E1B115008) LALU MUHAMMAD RAMADHANA (E1B115033) LALU TEGUH JIWANDANU (E1B115034) REGULER SORE KELAS A / SEMESTER III PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM 2016/2017  SEJARAH KETATANEGARAAN  Sejarah ketatanegaraan di Indonesia ada dua yaitu, sebelum dan sesudah dekrit  presiden 5 Juli 1959, dimana sebelum dekrit presiden ada 3 masa yaitu masa  berlakunya UUD 1945, masa berlakunya Konstitusi RIS, dan masa berlakunya UUDS 1950. Sedangkan setelah dekrit presiden ada 3 masa juga, yaitu masa berlaku kembali ke UUD 1945 dan masa Reformasi. Namun pada sebelum dekrit presiden, kami hanya menjelaskan sejarah ketatanegaraann satu masa saja yaitu pada masa berlakunya UUDS 1950 sedangkan setelah dekrit presiden kami akan menjelaskan sejarah ketatanegaraan ketiga-tiga masa itu. Baiklah di bawah ini akan di jelaskan mengenai sejarah ketatanegraan, dimana dalam sejarah ketatanegaraan ini menjelaskan tentang peraturan- peraturan yang pernah berlaku, penjelasannya sebagai berikut: A.   Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959    Masa Berlakunya UUDS 1950 Peraturan yang berlaku pada masa ini yaitu: a.   UU (Undang-Undang) Pertauran perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan  persetujuan presiden.  b.   UU Darurat UU darurat adalah undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa pesetujuan terlebih dahulu dari DPR. UU darurat di buat untuk mengatur mengani penyelenggaraan pemerintahan yang perlu diatur dengan segera karena adanya keadaan darurat. c.   PP (Peraturan Pemerintah) Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan UU dengan semestinya.  B.   Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959    Masa Berlaku Kembali UUD 1945 Pada masa ini ada dua masa yaitu: a.   Masa Orde Lama Pada masa ini, ada beberapa peraturan yang berlaku, yaitu:    UUD 45 adalah hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan Tambahan    TAPMPR (Ketetapan MPR) Bentuk putusan MPR yang bersifat penetapan.    UU (Undang-undang) Pertauran perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan  persetujuan presiden.    PP (Peraturan Pemerintah) Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Preside untuk menjalankan undang-undang dengn semestinya.    KEPPRES (Keputusan Presiden) Peraturan yang dibuat oleh presiden untuk menyelesaikan  persoalan dalam berbangsa dan bernegara.  b.   Masa Orde Baru Pada masa ini, ada beberapa peraturan yang berlaku, yaitu:    UUD 45 Keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh yaitu 16 bab, 37 pasal, 194 ayat , 3 pasal aturan peralihan dan 2  pasal aturan tambahan.    TAP MPR (Ketetapan MPR) Bentuk putusan MPR yang bersifat penetapan.    UU/PERPU    PP (Peraturan Pemerintah) Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Preside untuk menjalankan undang-undang dengn semestinya.    KEPPRES (Keputusan Presiden) Peraturan yang dibuat oleh presiden untuk menyelesaikan  persoalan dalam berbangsa dan bernegara.     PERATURAN PEMERINTAH LAINNYA: o   Peraturan Menteri o   Intruksi Presiden c.   Masa Reformasi Pada masa ini, ada beberapa peraturan yang berlaku, yaitu:    UUD 45 Keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh yaitu 16 bab, 37 pasal, 194 ayat , 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.    TAP MPR (Ketetapan MPR) Bentuk putusan MPR yang bersifat penetapan.    UU (Undang-undang) Pertauran perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan  persetujuan presiden.    PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Pertauran yang dibuat oleh prsiden tanpa persetujuan DPR.    PP (Peraturan Pemerintah) Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Preside untuk menjalankan undang-undang dengn semestinya.    KEPPRES (Keputusan Presiden) Peraturan yang dibuat oleh presiden untuk menyelesaikan persoalan dalam berbangsa dan bernegara.    PERDA (Peraturan Daerah) Peraturan perudang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan  persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota)
Related Documents
Dftr Isi Biokim
Sep 20, 2017

Dftr Isi Biokim

Rangkuman Isi
Sep 20, 2017

Rangkuman Isi

Daftar Isi
Sep 20, 2017

Daftar Isi

ISI.docx
Sep 20, 2017

ISI.docx

Isi
Sep 20, 2017

Isi

Isi
Sep 20, 2017

Isi

Isi
Sep 20, 2017

Isi

MH isi.docx
Sep 20, 2017

MH isi.docx

Isi
Sep 20, 2017

Isi

View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks