Kas Dan Setara Kas

Publish in

Documents

23 views

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Akuntansi Perpajakan
Transcript
  Kas dan Setara Kas Kas merupakan uang tunai yang paling likuid sehingga pos ini biasanya ditempatkan  pada urutan teratas dari aset. Istilah kas menunjuk pada alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan sedangkan bank menunjuk pada sisa rekening giro perusahaan di bank yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera, seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Menurut IAI (2007) dalam PSAK 2, setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid,  berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Pada umumnya, hanya investasi dengan  jatuh tempo tiga bulan atau kurang yang memenuhi syarat sebagai setara kas. Deposito yang  jatuh temponya kurang dari tuga bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus ( rollover  ) dapat dikategorikan sebagai setara kas. Bank adalah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Tidak terasuk dalam pengertian kas baik itu menurut akuntansi ataupun  perpajakan adalah: 1.   Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan. Saldo rekening berupa deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan ( rollover  ) tidak termasuk dalam pengertian kas karena tidak dapat digunakan sewaktu-waktu. 2.   Perangko dan Materai Biasanya perusahaan mepunyai persediaan perangko dan materai yang dapat dipakai sewaktu-waktu. Persediaan ini tidak termasuk dalam pengertian kas, sekalipun disimpan oleh kasir perusahaan. Apabila jumlahnya cukup besar, persediaan ini dapat digolongkan kedala persediaan perlengkapan alat-alat kantor (  supplies ). 3.   Uang Muka Uang muka merupakan bukti penerimaan uang muka dari pegawai, tidak dapat digolongkan kedalam kas. Kertas-kertas tersebut tidak dapat digunakan sewaktu-waktu sehingga tidak dianggap sebagai uang tunai. 4.   Cek Mundur dan Cek Kosong Cek mundur tidak dapat diuangkan sapai dengan jatuh temponya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai kas. Cek mundur yang diterima untuk melunasi piutang  belum mengurangi saldo piutang. Apabila tidak dapat diuangkan karena tidak cukup dananya di bank, cek tersebut dinamakan cek kosong. Cek kosong sama sekali tidak memiliki harga sehingga tidak dapat dianggap sebagai aset perusahaan. 5.   Rekening giro pada bank di luar negeri yang tidak dapat segera dipakai. Untuk keperluan penyusunan neraca komersial dan neraca fiskal, kas dan bank dilaporkan sebesar nilai nominal. Pada umumnya, perlakuan terhadap kas dan bank dalam  perpajakan dan akuntansi tidak jauh berbeda. Ketentuan perpajakan tidak mengatur secara rinci tentang teknik dna metode pembukuan kas dan bank. Oleh karena itu, praktik akuntansi komersial yang mengatur tentang teknik dan metode pembukuan kas dan bank dapat diikuti sepenuhnya. Untuk tujuan pengendalian kas dan bank, perusahaan pada umumnya melakukan  pemisahan dana antara kas kecil (  petty cash ) dan kas besar ( cash on hand  ). Kas kecil digunakan  untuk kegiatan sehari-hari perusahaan yang sifatnya rutin dan jumlahnya tidak besar. Kas besar untuk keperluan tertentu oleh perusahaan dan biasanya disimpan didalam brankas. Dalam kas kecil dikenal dua sitem : a)    Imprest fund system, yaitu sistem dana tetap dengan pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana. b)    Fluctuating fund system, sistem dana berfluktuasi dengan pencatatan transaksi dan mutasi dana setiap saat.   Pada akhir tahun buku, adanya akrualisasi biaya pada sistem kas kecil dengan metode dana tetap dan sebagai akibat penyesuaian (biaya dan penghasilan) karena rekonsiliasi saldo kas dengan saldo bank, dalam penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan  perpajakan adanya biaya dan penghasilan dari akrualisasi, itu harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak (WP) dapat memilih salah satu dari kedua sistem tersebut dan semua itu diserahkan sepenuhnya dalam praktik pembukuan. Peraturan Perpajakan Mengenai Bunga Bank Dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1964, rekening giro dimasukkan dalam kelompok tabungan yang nantinya mendapatkan penghasilan berkala berupa bunga. Dalam akuntansi komersial, penghasilan bunga bukan merupakan motivasi utama pembukuan rekening giro di bank, mungkin jumlahnya tidak begitu berarti. Jika terdapat bunga dari giro akuntansi komersial akan mencatatnya sebagai sebagai penghasilan bunga. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, bunga dikenakan pajak penghasilan dengan tarif final 20% dan tidak  boleh digabung dengan penghasilan lain (yang dikenakan tarif umum). Oleh karena itu, untuk tujuan akuntansi perpajakan, penghasilan itu tidak perlu dicantumkan dalam kelompok  penghasilan (kena pajak) akhir tahun. Berdasarkan PP No. 131 Tahun 2000 dan KMK-51/KMK.04/2001, penghasilan dalam  bentuk bunga yang didapat dari deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro, dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Pengenaan pajak atas penghasilan tersebut adalah: a.   Sebesar 20% dari jumlah bruto, dan bersifat final, apabila penerima penghasilan adalah WP dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)  b.   Sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan bersifat final apabila penerima  penghasilan adalah WP luar negeri. Jika penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro dipotong langsung oleh bank pembayar pada saat pembayaran/pembebanan biaya: maka pihak bank yang akan membayar/menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut ke kas negara menggunakan Surat Setoran Pajak dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Pemotong wajib menyetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa  pajak berakhir dan melaporkannya paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.  Pemotongan pajak dilakukan terhadap : a.   Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dari tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.  b.   Bunga data diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. c.   Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBIyang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. d.   Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bsngun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rusun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Sehubungan dengan pajak final tersebut, pencatatan atas pendapatan bungan secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan  bunga dikurangi dengan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga. Contoh: Pada tanggal 1 Januari 2016 mendapatkan bunga tabungan sebesar Rp. 1.000.000 1.   Metode Bruto ( Gross Method  ) 1 Jan 2016 Bank 800.000 PPh Pasal 4 ayat (2)* 200.000 Pendapatan Bunga 1.000.000 *PPh pasal 4 ayat (2) diperlakukan sebagai beban dan termasuk dalam beban operasional (beban umum dan administrasi) 2.   Metode Neto (  Nett Method)  1 Jan 2016 Bank 800.000 Pendapatan Bunga 800.000 Menurut transaksi tersebut pendapatan secara fiskal pada dasarnya pelaporan atas  pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi PPh Pasal 4 ayat (2). Hal ini sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan. Untuk jasa giro dan bunga deposito perlakuannya sama dengan pendapatan bunga, dan nanti harus dikoreksi negatif dalam rekonsiliasi fiskal pada akhir tahun.
Related Search

Next Document

LP Fraktur2

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks