Konstitusi ekeonomi

Publish in

Documents

19 views

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Konstitusi ekonomi
Transcript
  POLITIK HUKUM EKONOMI KONSTITUSI PANCASILA Pandji R Hadinoto / Dewan Pakar PKPI  –  PASAR Pojok Aspirasi Rakyat POLITIK HUKUM Adalah termasuk istimewa di seluruh dunia bahwasanya Konstitusi Tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik Pra 2002 maupun Pasca 2002 mengatur urusan Politik Hukum Ekonomi, sebagaimana Pasal 33 UUD 1945 sbb : Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No. 7, 15 Febroeari 1946 dan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959 : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar kekeluargaan. (2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekjaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakjat Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Sebagai perbandingan, Pasal 36 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Keputusan Presiden RIS 31 Januari 1950 Nr 48) LN 50-3 (d.u. 6 Februari 1950) : (1) Meninggikan kemakmuran rakyat adalah suatu hal yang terus menerus diselenggarakan oleh penguasa, dengan kewajibannya senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya. (2) Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan kecakapan masing-masing untuk turut serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri. Sedangkan Pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (Undang-undang 15 Agustus 1950 No. 7) LN 50-56 9d.u. 15 Agustus 1950) (Penj. TLN 37) : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keistimewaan Konstitusi Tertulis NKRI itu karena mengatur peri kehidupan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, sedangkan banyak Negara lain hanya mengatur peri kehidupan Demokrasi Politik saja karena mendasarkan diri pada paham ekonomi pasar bebas liberalisme. DASAR PEREKONOMIAN  Pasal 33 UUD 1945 tidak menerangkan secara eksplisit dasar perekonomian Indonesia Merdeka, namun ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 mengaman atkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Ayat ini memuat beberapa kata atau istilah yang masih perlu dijabarkan, misalnya, apa yang dimaksud dengan “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan”.  Penjelasan UUD 1945 menjabarkan sebagai “…dalam pasal 33 tercantum demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang ! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai haja

Previous Document

Dftr Isi Biokim

Next Document

Bagian Aldy

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks