Paper Uas Skp

Publish in

Documents

51 views

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Paper membahas kebijakan impor beras
Transcript
  1 PERMASALAHAN KEBIJAKAN PROTEKSIONISME ATAS IMPOR BERAS DI KEPULAUAN RIAU  Nama: Panji Krisna Rahmandana (31)  NPM: 1401160118 Kelas: 7B Reguler Program Diploma IV Akuntansi  Nama Dosen: Amanudin Djajadiwirja Politeknik Keuangan Negara STAN ABSTRAK    Kebijakan proteksionisme atas beras diterapkan Pemerintah pada akhir 2015. Kebijakan tersebut tentunya juga diterapkan di wilayah provinsi Kepulauan Riau. Penulis menemukan  bahwa kebijakan ini membawa masalah besar yaitu melonjaknya harga yang tinggi yang sangat merugikan masyarakat. Masalah lain adalah masalah maraknya penyelundupan beras ilegal. Sementara itu hasil yang diharapkan dari penerapan kebijakan proteksionisme ini yaitu swasembada pangan dan perlindungan terhadap petani beras juga tidak terlihat. Sehingga bisa dikatakan kebijakan ini hanya menguntungkan para penyelundup yang memanfaatkan celah regulasi. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa kebijakan proteksionisme ini harus mendapat pengecualian di wilayah Kepulauan Riau. Artinya kran impor beras harus dibuka agar harga beras terjangkau oleh masyarakat. Sementara itu, untuk mencapai cita-cita swasembada pangan, pemerintah harus fokus ke dalam, artinya pemerintah harus lebih fokus mendorong pertanian dalam negeri.  Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Impor Beras, Kuota Impor  2 PENDAHULUAN Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan; Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah barat. Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di Indonesia. Letaknya yang strategis dan berbatasan dengan beberapa negara tetangga membuat geliat perekonomian dan  perdagangan internasional sangat hidup di provinsi ini. Sebagian wilayah di provinsi ini  bahkan merupakan Zona Perdagangan Bebas. Bahkan sektor perdagangan yang didominasi oleh perdagangan luar negeri di Provinsi Kepulauan Riau memegang peranan terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan (BPS, 2016)  Namun di balik suburnya perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Riau, terdapat masalah besar yang ironisnya terkait dengan perdagangan internasional tersebut. Masalah tersebut adalah penerapan kebijakan proteksionisme melalui penutupan kran impor  beras di wilayah ini semenjak akhir tahun 2015. Hal tersebut membuat melonjaknya harga  beras di wilayah Kepulauan Riau sebesar 30% ketika pertama kali kebijakan tersebut muncul (Antaranews, 2015). Mahalnya harga beras juga terus menjadi masalah di wilayah tersebut hingga saat ini. Beberapa kalangan menilai bahwa terjadinya masalah ini terjadi karena pemerintah  pusat yang menerapkan kebijakan impor beras yang kurang solid. Artinya di satu sisi  penerapan kebijakan proteksionisme impor beras ini memang merupakan program  pemerintah pusat untuk mendukung swasembada pangan nasional. Namun di sisi lain  penerapannya tidak memperhatikan kondisi masing-masing wilayah di Indonesia dengan segala keunikan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Atas adanya masalah yang telah dipaparkan di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam paper ini adalah “Bagaimana kah seharusnya kebijakan impor beras yang tepat di wilayah Kepulauan Riau?”    3 METODE PENELITIAN Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2016). Penulis akan melakukan pemaparan dimulai dari teori yang terkait, permasalahan yang terjadi, serta solusi dan action plan  yang diajukan. PEMBAHASAN Teori perdagangan internasional Ada beberapa teori yang terkait dengan perdangangan internasional. Teori pertama adalah teori mercantilism . Teori ini menyatakan bahwa kekayaan sebuah negara ditentukan oleh kepemilikan emas dan perak melalui perdagangan. Dengan demikian, teori ini mendorong negara-negara untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang mendorong ekspor di satu sisi. Di lain sisi, pemerintah memberlakukan berbagai peraturan untuk menekan impor. Penekanan impor ini terutama untuk sektor-sektor tertentu yang oleh pemerintah dianggap  perlu dilindungi (proteksionisme). Teori selanjutnya yaitu teori keunggulan absolut yang diproposisikan oleh Adam Smith (1776) dan teori keunggulan komparatif yang diproposisikan David Ricardo (1817). Kedua teori ini mendukung adanya spesialisasi dan fokus produksi suatu negara dan adanya  perdagangan bebas antar negara. Hal ini didasarkan pada kemampuan sebuah negara untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih efisien dibandingkan dengan kemampuan negara lain yang disebut keunggulan absolut. Ataupun keunggulan komparatif, dimana meskipun suatu negara tidak dapat memproduksi suatu barang secara lebih baik dari negara lain, namun ia dapat memproduksi produk tersebut lebih baik dibanding memproduksi barang lainnya. Selanjutnya teori Heckscher-Ohlin (teori faktor proporsi) yang diproposisikan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin. Teori ini memfokuskan pada bagaimana suatu negara bisa menciptakan keunggulan komparatif dengan cara memanfaatkan faktor produksi yang paling  4 melimpah di negara tersebut. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan lebih efisien dalam memproduksi barang dan jasa yang membutuhkan faktor produksi yang banyak tersedia di negara tersebut. Sebagai contoh, China dan India merupakan negara yang kaya akan tenaga kerja murah. Sehingga kedua negara ini menjadi lokasi optimal untuk industri  padat karya seperti garmen dan tekstil. Meskipun tidak terkait secara langsung dengan perdagangan internasional, penulis  perlu memaparkan tentang teori regulasi yaitu teori  Bootleggers and Baptist   yang diproposisikan Bruce Yandle (1983) karena sangat terkait dengan pembahasan impor beras ini. Inti dari teori ini adalah bahwa suatu regulasi akan didukung oleh satu kelompok yang memiliki tujuan mulia, dan kelompok lain yang ingin mencari keuntungan atas regulasi tersebut. Contohnya adalah regulasi pelarangan penjualan alkohol didukung oleh kaum religius. Namun pada praktiknya, para penyelundup dan penjual ilegal juga akan mendapatkan keuntungan dari regulasi ini karena bisa mendapat laba lebih banyak dengan menaikkan harga. Permasalahan penerapan proteksionisme di Kepulauan Riau Seperti yang telah dipaparkan pada pendahuluan, penerapan proteksionisme impor  beras di Kepulauan Riau membawa masalah besar. Sebab, kebijakan proteksionis ini menyebabkan kenaikan harga beras yang luar biasa tinggi di wilayah ini sehingga merugikan masyarakat. Sementara itu, Kepulauan Riau juga bukan daerah agraria namun daerah kepulauan. Daerah kepulauan bukanlah daerah yang cocok untuk ditanami beras. Hal ini tidak sesuai dengan teori keunggulan absolut maupun keunggulan komparatif karena tidak mungkin Kepulauan Riau bisa memproduksi beras sendiri secara efisien. Memang di wilayah Kepulauan Riau terdapat sawah yaitu di Kepulauan Anambas.  Namun biaya untuk mendistribusikan beras dari Anambas ke wilayah lain seperti Batam dan Bintan tentunya akan sangat besar. Sebab jaraknya yang sangat jauh yaitu sekitar 12 jam
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks