POJK 10 2014 Tentang Penilaian Tingkat Risiko LJKNB.pdf

Publish in

Documents

481 views

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2014 TENTANG PENILAIAN TINGKAT RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan
Transcript
    OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2014  TENTANG PENILAIAN TINGKAT RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a.   bahwa dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan non-bank yang sehat dan akuntabel, diperlukan sistem pengawasan yang efektif; b.   bahwa untuk mewujudkan sistem pengawasan yang efektif diperlukan beberapa prasyarat seperti instrumen penilaian tingkat risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank guna menentukan prioritas dan intensitas pengawasan; c.   bahwa lembaga jasa keuangan non-bank perlu melakukan penilaian tingkat risiko sebagai bagian dari manajemen risiko; d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467); 2.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia...  - 2 - Indonesia Nomor 3477); 3.   Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas  Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 4.   Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954); 5.   Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507); 6.   Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); 7.   Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN NON- BANK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1   Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1.   Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah: a.perusahaan...  - 3 - a.   perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian; b.   perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan; dan c.   dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun. 2.   Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. BAB II PENILAIAN TINGKAT RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK Pasal 2 (1)   Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usahanya. (2)   Dalam rangka penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan penilaian tingkat risiko sesuai Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya. (3) Penilaian...  - 4 - (3)   Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun untuk posisi akhir tahun. (4)   Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta Lembaga  Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu.   Pasal 3 (1)   Dalam rangka pengawasan, OJK melakukan penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. (2)   Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian tingkat risiko yang dilakukan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4). BAB III METODE PENILAIAN TINGKAT RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK Pasal 4 (1)   Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank merupakan penilaian terhadap probabilitas kegagalan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk memenuhi kewajibannya terhadap nasabah dan pihak lain. (2)   Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dilakukan melalui penilaian terhadap: a.   risiko strategi; b.   risiko operasional; c.   risiko aset dan liabilitas; d.   risiko kepengurusan; e.   risiko tata kelola; f.   risiko dukungan dana; g.   risiko asuransi, khusus untuk perusahaan asuransi dan...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks